Rakor Pemilih Berpotensi Tanpa KTP Elektronik

Rakor Pemilih Berpotensi Tanpa KTP Elektronik

 

SAMBAS – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas menggelar rapat koordinasi (rakor, red.) terkait pemilih berpotensi tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kamis (29/3) pagi. Kegiatan ini dihadiri oleh Panwaslih Kabupaten Sambas, Disdukcapil, Dinas Pendidikan, Kantor Kesbangpol, Polres Sambas dan Dandim 1202.

Ketua KPU Sambas Su’aib mengatakan rakor ini untuk mencari solusi mengatasi bagaimana masyarakat tidak kehilangan hak pilihnya karena terbentur aturan. Ia menyebutkan dari 410.058 orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) terdapat 25.361 pemilih yang belum memiliki KTP-el atau surat keterangan.

“Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pemilih wajib membawa KTP-el atau Surat Keterangan Kependudukan dari Disdukcapil ke tempat pemungutan suara. Jika tidak pemilih tidak membawa atau tidak dapat memperlihatkan ke KPPS, maka hak pilih pemilih bisa hilang,” tegasnya.

Su’aib mengemukakan rakor ini untuk menuntaskan persoalan data pemilih, supaya di Kabupaten Sambas tidak ada masalah setelah pelaksanaan pemilihan nantinya. Dengan adanya pertemuan, kata dia, mudah mengkoordinasikan dan mencari solusinya.

“KPU sebagai pengguna data dari pemerintah sangat mengharapkan hak pilih masyarakat dapat dilayani. Sehingga tidak ada lagi persoalan di kemudian hari,” ungkap Su’aib.

Sekretaris Disdukcapil Henny menjelaskan instansinya telah melakukan perekaman sejak 1 Februari 2018. Jelasnya, bahwa pelaksanaan perekaman ini dilakukan secara berkeliling di semua kecamatan.

“Memang hasil didapatkan belum maksimal yakni sekitar 4.886 orang yang baru melakukan perekaman. Melalui Surat Sekda, Disdukcapil juga akan melakukan perekaman pada hari Sabtu-Minggu yang akan dimulai 31 Maret ini,” jelas dia.

Ia mengatakan Disdukcapil siap melakukan perekaman KTP-el, namun kendala yang dihadapi secara teknis cukup banyak. Henny menyebutkan selain anggaran, peralatan juga menjadi persoalan.

“Kami sangat mengharapkan peran seluruh pihak untuk mensosialisasikan perekaman KTP-el ini. Sehingga pada Pemilu 2019, masyarakat yang wajib KTP-el tidak akan kehilangan hak pilih,” harapnya. (*)